kewarganegaraan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Prestasi besar yg ditorehkan oleh bangsa indonesia di bidang peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah di undangkannya undang undang no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia untuk menggantikan undang-undang no. 62 tahun 1958 yang dinilai oleh khalayak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat indonesia baik dalam kontes nasional maupun global.

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain.

I.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan informasi tentang kewarganegaraan indonesia beserta UU yang berlaku di negara indonesia agar kita dapat mengetahui tentang bagaimana cara menjadi warga negara indonesia yang baik.


BAB II

PEMBAHASAN MATERI

II.1 Pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia

Pengaturan mengenai kewarganegaraan ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang dimaksud dengan ‘ius soli’ adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ‘ius sanguinis’ mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.

Berdasarkan prinsip ‘ius soli’, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat. Padahal kedua orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara, dianut prinsip ‘ius sanguinis’ yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orangtuanya itu. Akan tetapi, sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan isteri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami-isteri itu, hubungan hukum antara suami-isteri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putera-puteri mereka.

Oleh karena itulah diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip ‘ius soli’ sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan itu ditentukan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi).


Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warganegara. Selain kedua cara tersebut, dalam berbagai literature mengenai kewarganegaraan, juga dikenal adanya cara ketiga, yaitu melalui registrasi. Cara ketiga ini dapat disebut tersendiri, karena dalam pengalaman seperti yang terjadi di Perancis yang pernah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, banyak warganya yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak dengan status kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan cara registrasi saja. Dari segi tempat kelahiran, anak-anak mereka itu jelas lahir di luar wilayah hukum negara mereka secara resmi. Akan tetapi, karena Perancis, misalnya, menganut prinsip ‘ius soli’, maka menurut ketentuan yang normal, status kewarganegaraan anak-anak warga Perancis di daerah jajahan ataupun daerah pendudukan tersebut tidak sepenuhnya dapat langsung begitu saja diperlakukan sebagai warga negara Perancis. Akan tetapi, untuk menentukan status kewarganegaraan mereka itu melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan juga tidak dapat diterima. Karena itu, status kewarganegaraan mereka ditentukan melalui proses registrasi biasa. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsi ‘ius soli’, melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara AS. Akan tetapi, jika orangtuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

(i) kewarganegaraan karena kelahiran atau ‘citizenship by birth’

(ii) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau ‘citizenship by naturalization’

(iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau ‘citizenship by registration’. Ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini.

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh, banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai melahirkan keturunan, tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Dapat pula terjadi, apabila yang bersangkutan, karena sesuatu sebab, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-sebab lain, lalu kemudian berkeinginan untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan dengan seorang warganegara asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Lagi pula sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warganegara Indonesia. Sebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan.

Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara yans sah. negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa. Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu diharmonisasikan adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu prinsip ‘ius soli’ dan prinsip ‘ius sanguinis’ sebagaimana diuraikan di atas.

Kita memang tidak dapat memaksakan pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak akan ada orang yang berstatus ‘stateless’ tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai jalan tengah terhadap kemungkinan perbedaan tersebut, banyak negara yang berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia.

Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

II.2 Memperoleh kewarganegaran RI.

Menurut undang-undang ini Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh:

a. karena kelahiran.

b. karena pengangkatan.

c. karena dikabulkan permohonan.

d. karena pewarganegaraan.

e. karena atau sebagai akibat dari perkawinan.

f. karena turut ayah/ibu-nya.

g. karena pernyataan.

a. Karena Kelahiran

Dalam undang-undang ini kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan. Bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warganegaranya dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warganegara dari negara itu. Dalam pada itu tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan.

Dalam hal kewarganegaraan undang-undang ini menganggap selalu ada hubungan hukum

kekeluargaan antara anak dan ibu; hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah hanya ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnva. Apabila ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah, maka ayah itulah yang menentukan kewarganegaraan anak, kecuali jika ayah itu tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya karena ia tidak mempunyai kewarganegaraan atau karena kerwarganeigaraannya tidak diketahui, dalam hal mana ibunya yang menentukan Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara dengan ayah, maka yang menentukan kewarganegaraan anak ialah ibunya.

Kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai dasar untuk memperoleh kewarganegaran Republik Indonesia dalam undang-undang ini hanya dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di dalam wilayah Repubik Indonesia dan hanya dipakai selama perlu untuk menghindarkan itu.

b. Karena pengangkatan

Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak asing, akan tetapi karena betul-betul diperlakukan sebagai anaK sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anak demikian itu diberikan status orang tua yang mengangkatnva. Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sungguh-sungguh pengangkatan sebagai digambarkan di atas dan supaya anak asing yang diangkat itu betul-betul masih bisa merasa warganegara Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali

c. Karena permohonan

Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewarganegaraan ayahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih berdekatan dengan ibunya, yang berkewarganegaraan Republik indonesia. Hendaknya kepada anak itu diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dianggap sudah bisa menentukan kewarganegaraannya sendiri. Pemberian kesempatan itu hendaknya dibatasi pada anak di luar perkawinan, karena dalarn perkawinan orang tua dan anak pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang statusnya ditentukan oleh Bapaknya. Dalam pada itu karena orang yang bersangkutan sekian lamanya orang asing, maka kesempatan itu berupa suatu permohonan. Tentang memperoleh kewarganegaraan dengan permohonan ini.

Negara yang memperkenankan orang dari luar bertempat tinggal menetap di dalam wilayahnya, pada suatu saat selayaknya menerima keturunan dari orang luar itu dalam lingkungan

kewargaannya. Sampai dimana dan dengan cara bagaimana iussoli dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tanpa kewarganegaraan ini itulah tergantung pada keadaan negara masing-masing. Karena kewarganegaraan itu janganlah dipaksakan kepada orang yang sudah mempunyai kewarganegaraan lain, maka pemasukan dalam lingkungan kewarganegaraan Republik Indonesia itu hendaknya datang dari keinginan orang itu sendiri. Karena alasan-alasan seperti di atas maka kesempatan yang diberikan itu berupa permohonan.Orang-orang yang diberi kesempatan itu, menurut undang-undang ini ialah mereka yang lahirdari seorang penduduk atau yang kernudian menjadi penduduk, yang juga lahir di Indonnesia.Syarat selanjutnya ialah bahwa ia tidak menjadi berkelebihan kewarganegaraan.

d. Karena Pewarganegaraan

Kepada seorang asing yang sungguh ingin menjadi warganegarar Republik Indonesia hendaknya diheri kesempatan untuk melaksanakan keinginan itu. Tentu saja kepentingan Indonesia tidak boleh terganggu oleh pemberian pewarganegaraan itu. Supaya pemberian pewarganegaraan tidak bertentangan dengan maksud pemberian itu, maka diadakan syarat-syarat yang kesemuanya bersifat objectief. Karena pemberian kewarganegaraan itu termasuk kebijaksanaan kekuasaan executief, maka yang memberikan pewarganegaraan itu ialah Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri. Tentu saja Pemerintah dalam hal pemberian pewarganegaraan itu bertanggung jawab kepada Parlemen, dan tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan. Tentang hal ikhwal pewarganegaraan selanjutnya dipersilahkan membaca pasal 5 yang kiranya sudah cukup jelas. Itu adalah pewarganegaraan biasa atas permohonan orang yang ingin menjadi warganegara Republik lndonesia. Ada kemungkinan bahwa guna kepentingan Indonesia sendiri perlu seorang diwarganegarakan, atau seorang asing, karena telah berjasa terhadap Republik Indonesia selayaknva diwarganegarakan. Dalam hal ini syarat-syarat yang ditentukan untuk permohonanpewarganegaraan biasa tentu saja tidak berlaku.

e. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan

Undang-undang ini berpendirian bahwa dalam perkawinan kedua mempelai sedapat-dapatnya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila hal itu akan menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganecraraan atau menghilangkan kewarganegaraan seorang yang dirasakan berat, maka azas kesatuan kewarganegaraan itu dilepaskan. Soal perkawinan yang juga ada hubungan dengan soal kehilangan kewarganegaraan, akan diterangkan lebih lanjut di bawah.

f. Karena turut ayah atau ibunya

Pada dasarnya anak yang belum dewasa turut mernperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan ayahnya atau ibunya, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan

ayahnya. Kedudukan anak akan ditentukan lebih lanjut di bawah.

g. Karena pernyataan

Selain dari kepada seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lebih dulu dari satu tahun setelah perkawinannya berlangsung dan kepada orang-orang untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang hilang karena turut orang, lain, Undang-undang ini hanya memberi kemungkina untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan kepada orang-orang, yang berhubung dengan keadaaan peralihan dimana ada vacuum dalam peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak bisa menjadi warganegara Republik Indonesia.

II.3 Kehilangan kewarganegaraan

Selain dari akibat dari perkawinan dan turut ayah/ibu, yang akan diterangkan di bawah, hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam undang-undang ini dicantumkan dalam pasal 17. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu dapat disebabkan oleh karena orang yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan baru dengan kemauannya sendiri atau karena ia ingin mempunyai kewarganegaraan saja sedangkan ia tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau karena perbuatan-perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargakan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pada itu memperoleh kewarganegaraan lain dengan kemauannya sendiri tidak selalu dengan sendirinya mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 17 huruf.

II.4 Turut kewarganegaraan orang lain

a. Perkawinan

Seperti telah diterangkan di atas undang-undang ini mengutamakan azas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, azas mana tidak dijalankan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, atau dirasakan berat apabila mengasingkan begitu saja seorang warganegara yang kawin dengan orang asing.

b. Kedudukan anak

Pada umumnya anak yang belum dewasa — yaitu belum berumur 18 tahun dan belum kawin –turut ayahnva atau turut ibunya, jika tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Dalam satu hal perubahan status seorang ibu berlaku buat semua anaknya; yaitu kalau ibu itu sudah janda karena suaminya meninggal dunia dan perubahan status itu disebabkan karena suatu perbuatan yang memerlukan pertimbangan sungguh-sungguh, yaitu karena pewarganegaraan. Karena memperoleh kewarganegaraan baru dapat dikatakan ada arti yang rieel kalau orang itu bertampat tinggal di negara yang memberikan kewarganegaraan baru itu, maka anak tersebut baru turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia berada di Indonesia.

c. Kembali asal

Seorang yang berubah kewarganegaraan karena kebawa oleh orang lain atau mengikuti orang lain pada pokoknya hendaknya diberi kesempatan untuk kembali asal bilamana orang itu tidak lagi turut orang lain itu. Maka seorang perempuan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suaminya, pada waktunya boleh melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia itu lagi, seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suami/istrinya boleh memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lagi.

BAB III

PENUTUP

III.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari kewarganegaraan indonesia adalah Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewarganegaraan indonesia menganut dua asas yaitu ius soli dan ius sanguinis.

III.2 SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

- Hendaknya kita mengerti tentang kewarganegaraan indonesia.

- Bahwa kewarganegaraan indonesia memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh uu yang sangat berpengaruh bagi warga negara indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Departemen pendidikan dan kebudayaan.1993.kurikulum 1994 SMU GBPP Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Jakarta epdikbud.
  2. Depdiknas.2003.kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Citizenzhhp).Jakarta: puskurlitbang.
  3. Maria Farida Indrati Supranto.1998 Ilmu perundang-undangan.Yogyakarta: Kanisius.

About these ads

~ oleh suburnurkarim pada Juli 21, 2008.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: